Oleh: Dr Harkam Tujantri *
Pekanbaru, polteknas.ac.id- Setiap hari, tanpa
disadari, orang mengambil puluhan bahkan ratusan keputusan berdasarkan
data digital. Seperti seorang pegawai membuka aplikasi absensi sebelum
memulai pekerjaan. Seorang pimpinan membaca laporan kegiatan melalui
dashboard elektronik.
Seorang auditor memeriksa dokumen digital,
sementara pemerintah semakin mengandalkan data elektronik untuk
merumuskan berbagai kebijakan publik.
Selama satu dekade
terakhir, transformasi digital menjadi agenda penting di berbagai
institusi, termasuk pemerintahan. Berbagai proses manual telah beralih
ke sistem elektronik. Absensi menjadi digital, pelaporan dilakukan
secara daring, layanan publik semakin terintegrasi, dan pengambilan
keputusan mulai bertumpu pada data yang tersedia secara real time.
Perubahan
ini membawa banyak manfaat. Proses menjadi lebih cepat, efisien, dan
terdokumentasi dengan lebih baik. Namun, ada satu asumsi yang tanpa
sadar ikut berkembang bahwa data digital selalu identik dengan data yang
benar. Dalam dunia Data Science, asumsi tersebut tidak pernah berlaku.
Data digital bukanlah kebenaran. Data hanyalah representasi dari suatu
peristiwa.
Representasi itu dapat akurat, dapat pula tidak
lengkap, bahkan dalam kondisi tertentu dapat dimanipulasi. Karena itu,
kualitas sebuah keputusan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya data
yang tersedia, tetapi terutama oleh integritas data yang digunakan.
Prinsip inilah yang sering terlupakan ketika organisasi terlalu cepat
percaya pada sistem digital.
Semakin banyak proses yang
terdigitalisasi, semakin besar pula ketergantungan terhadap data. Tanpa
disadari, kita mulai mempercayai bahwa apa yang tampil di layar adalah
representasi yang benar dari kenyataan. Akan tetapi benarkah demikian?
Perlu
paradigma baru disebut sebagai "kepercayaan digital
pemerintah/government digital trust, bukan sekadar keamanan siber atau
perlindungan data, namun lebih dari kemampuan pemerintah membangun
sistem digital yang menghasilkan data berkualitas, dapat diverifikasi,
transparan, dan dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan.
Dalam
paradigma ini, AI bukan digunakan untuk menggantikan manusia, melainkan
untuk memperkuat kualitas bukti digital sehingga keputusan yang diambil
menjadi lebih objektif dan akuntabel. Transformasi digital yang
sesungguhnya bukan diukur dari banyaknya aplikasi yang dibangun, tetapi
dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap data yang dihasilkan oleh
aplikasi tersebut.
Aplikasi fake GPS
Fenomena yang belakangan
ramai diperbincangkan mengenai penggunaan aplikasi 'fake GPS' pada
sistem absensi digital memberikan pelajaran yang menarik".
Perdebatan
yang muncul sering kali berfokus pada siapa yang menggunakan aplikasi
tersebut atau bagaimana cara mencegahnya. Padahal, dari sudut pandang
kecerdasan buatan dan data science, maka fenomena ini justru mengajarkan
sesuatu yang jauh lebih mendasar. Persoalan utamanya bukanlah 'fake
GPS', melainkan bagaimana membangun kepercayaan terhadap data digital.
Padahal, dari sudut pandang AI dan data science, fenomena ini justru mengajarkan sesuatu yang jauh lebih mendasar.
Perubahan
ini membawa banyak manfaat. Proses menjadi lebih cepat, efisien, dan
terdokumentasi dengan lebih baik. Namun, ada satu asumsi yang tanpa
sadar ikut berkembang bahwa data digital selalu identik dengan data yang
benar.
Dalam dunia data science, asumsi tersebut tidak pernah
berlaku. Data digital bukanlah kebenaran. Data hanyalah representasi
dari suatu peristiwa. dan representasi itu dapat akurat, dapat pula
tidak lengkap, bahkan dalam kondisi tertentu dapat dimanipulasi. Karena
itu, kualitas sebuah keputusan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya
data yang tersedia, tetapi terutama oleh integritas data yang digunakan.
Prinsip inilah yang sering terlupakan ketika organisasi terlalu cepat
percaya pada sistem digital.
Kepercayaan dari bukti
Dalam
kehidupan sehari-hari, hampir tidak ada keputusan penting yang diambil
hanya berdasarkan satu informasi. Seorang dokter menggabungkan hasil
pemeriksaan fisik, laboratorium, riwayat kesehatan, dan wawancara pasien
sebelum menetapkan diagnosis. Seorang auditor melakukan konfirmasi
silang terhadap berbagai dokumen sebelum menyimpulkan adanya
penyimpangan. Seorang hakim mempertimbangkan berbagai alat bukti sebelum
menjatuhkan putusan.
Karena semakin penting sebuah keputusan,
semakin besar kebutuhan untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan
benar-benar dapat dipercaya. Prinsip yang sama seharusnya berlaku dalam
sistem digital. Apabila kehadiran seseorang hanya dibuktikan oleh satu
koordinat GPS, maka sistem tersebut sesungguhnya sedang bertumpu pada
satu jenis bukti yang memiliki keterbatasan.
Ketika satu bukti
dapat dimanipulasi atau mengalami gangguan teknis, seluruh keputusan
yang bergantung padanya ikut berisiko. Masalahnya bukan pada teknologi
GPS, melainkan pada desain sistem yang terlalu bergantung pada satu
sumber informasi.
AI membangun kepercayaan
Selama ini AI
sering dipersepsikan sebagai teknologi yang mampu menggantikan pekerjaan
manusia atau meningkatkan efisiensi organisasi. Padahal, salah satu
peran AI yang paling strategis justru berada pada aspek yang jarang
dibicarakan, yaitu membangun kepercayaan terhadap data.
AI
memungkinkan sistem memverifikasi berbagai jenis bukti secara bersamaan.
Lokasi dapat dibandingkan dengan waktu pengambilan data, identitas
pengguna, aktivitas yang dilaporkan, metadata perangkat, hingga pola
perilaku historis. Ketika seluruh informasi tersebut saling menguatkan,
tingkat keyakinan terhadap sebuah keputusan menjadi jauh lebih tinggi.
Pendekatan
ini bukan sekadar membuat sistem menjadi lebih pintar, tetapi juga
membuat keputusan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan.
*Dr. Harkam Tujantri, S.Kom., M.Kom (ASN PPPK pada Kementerian Sosial Republik Indonesia)
*Akademisi Polteknas, dan praktisi di bidang data science, AI dan digital government.
*
Penelitian meliputi machine learning, Hybrid Intelligent Model,
computer vision, natural language processing, geospatial
Intelligence, serta AI for government digital trust yang diterapkan
untuk mendukung sistem verifikasi cerdas, analitik data
pemerintahan, dan transformasi layanan publik berbasis bukti.
