Pekanbaru- Direktur Politeknik Pengadaan Nasional (POLTEKNAS) Dr. Hj. Komala Sari, S.T., S.H., M.Si., M.H, mengatakan bahwa perguruan tinggi sanggup mencetak dan menghimpun talenta pengadaan nasional lebih banyak lagi untuk menekan kasus-kasus korupsi di tanah air.
"Sebab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa sektor infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) konsisten menjadi 5 besar sektor paling rawan korupsi, dan lulusan vokasi yang memasuki industri diyakini akan langsung berhadapan dengan zona resiko ini," kata Komala Sari berpartisipasi secara daring sebagai pemateri di Virtual Expo SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) tahun 2006 di gelar LKPP di Jakarta, Selasa (18/8) 2026.
Virtual Expo SDM online via zoom meeting tersebut bertema PBJ sebagai mata kuliah pada perguruan tinggi, dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas, wawasan serta tata kelola SDM dan kelembagaan PBJ di Indonesia.
Menurut Hj Komala, zona resiko korupsi tinggi muncul pada tindakan 'mark up' anggaran proyek, kompleksitas aturan PBJ dan aset, tekanan industri dan dilema moral di lapangan. Selain itu penggunaan material tidak standar, serta penguapan inspeksi kualitas.
"Mirisnya Pendidikan Kewarganegaraan yang hanya mengandalkan pendekatan koginitif-teoritis justru gagal mempersiapkan mental mahasiswa saat menghadapi dilema etik korupsi di dunia profesional," kata konsultan dan trainer, juga Direktur Pusat Diknal Nasional (Pusdiknas) itu.
Bahkan kondisi saat ini, katanya, mayoritas peguruan tinggi negeri hanya memiliki 1 mata kuliah pilihan, dan itupun cenderung teorits dan administratif, keluaran lulusan hanya sekadar tahu teori umum tanpa keterampilan praktis.
Karena itu, katanya, keberadaan POLTEKNAS menjawab paradigma ideal, bahwa ada mata kuliah wajib di prodi yang harus relevan, atau prodi khusus, dengan fokus pada pendekatan profesional, hukum kontrak, dan simulasi ekosistem digital (SPSE), yang diharapkan lulusan lansung siap terserap sebagai pejabat pengadaan, ahli kontrak dan technopreneur (pengusaha yang menggabungkan inovasi teknologi dengan keterampilan bisnis) itu.
"Saya yakin bahwa sarjana pengadaan memiliki peluang karir yang cukup masif, dapat meningkatkan IKU 1 universitas artinya menaikkan persentase lulusan atau alumni yang berhasil mendapatkan pekerjaan yang layak, melanjutkan studi atau menjadi wirausahawan dalam jangka waktu 6 hingga 12 bulan setelah kelulusan," katanya.
Masa depan pengadaan Indonesia, katanya ditentukan dengan cara bagaimana bisa memperbaiki proses pengadaan hari ini, juga dengan caara bagaimana menyiapkan manusia yang akan mengelola pengadaan Indonesia di masa depan
Perguruan tinggi adalah titik awalnya. Khususnya POLTEKNAS dapat menjadi laboratorium hidup (living laboratory) untuk pengembangan ekosistem Pendidikan, khususnya vokasi. LKPP adalah pengarah standar, Pemerintah adalah laboratorium, dunia usaha adalah ekosistemnya dan mahasiswa adalah talenta pengadaan Indonesia masa depan," demikian Hj. Komala.
