Wakil Direktur II Polteknas Bidang Non Akademik, Dr. Harkam Tujantri, S.Kom., M.Kom bersama Wakil Direktur I, Bidang Akademik Dr. Ziko Fransinatra, SS, MM, didampingi Kepala Humas dan Kerja Sama Polteknas , Frislidia SH, Mhum, dan Bagian Satuan Penjami Mutu Internal (SPMI) Polteknas Lutfi, menyambut rombongan Capem BRK Syariah Tuangku Tambusai dipimpin Dr. Hj. Herni Widiyah Nasrul, SE., MM Capem BRK Syariah Tuanku Tambusai, Ainil Jamaliah- Funding Officer dan Ramda Nia-Account Officer di kampus Polteknas Jl Semangka, Gang Nurul Iman Kharat II, Pekanbaru, Kamis (134/8) 2026.
Herni Widiyah Nasrul mengapreasi rencana kerja sama ini dengan harapan segera dikonsepkan draft kesepakatan kerja sama yang diselaraskan antar produk-produk BRKSy dan Polteknas.
"Kami berharap kerja sama ini bisa berlanjut untuk realisasi berbagai program. Kami akan meneruskan program-program Polteknas ke Kantor Wilayah (pusat) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) berlokasi di Menara Dang Merdu, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 462, Pekanbaru, Riau," katanya.
Semoga katanya lagi, BRK Syariah bisa berkontribusi dan berkolaborasi, termasuk jika perlu staf BRKSy yang berkesempatan mengikuti Diklat PBJ bisa digelar di kantor Polteknas atau sebaliknya BRKSy menyediakan ruang kelas sedangkan pengajar didatangkan dari Polteknas.
Wakil Direktur II Harkam Tujantri, mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025, mengamanahkan Percepatan Pengadaan, dimaksud mempercepat proses pengadaan barang/jasa Pemerintah guna mengoptimalkan kemanfaatan anggaran belanja negara/daerah.
Perpres Nomor 46 Tahun 2025 mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ), yang ditujukan khusus bagi badan pemerintah (kementerian, lembaga, perangkat daerah, dan desa). Untuk instansi swasta/pelaku usaha swasta bertindak sebagai penyedia/vendor barang dan jasa bagi pemerintah.
Bagi instansi dan badan pemerintah, aturan ini mengubah pola pengadaan dari sekadar rutinitas administratif menjadi mesin layanan yang cepat dan berbasis data. Poin-poin amanah utamanya meliputi percepatan pengadaan, memangkas waktu proses pengadaan agar lebih cepat guna mengoptimalkan anggaran belanja.
Selain itu minii kompetisi e-purchasing yakni mendorong kompetisi harga pada sistem e-Katalog untuk mencegah mahalnya harga barang. Penguatan Kompetensi SDM, mewajibkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengelola PBJ memiliki sertifikat kompetensi, memaksimalkan porsi penggunaan produk lokal dan pemberdayaan UMKM secara terbuka.
Poin amanah juga meliputi memperketat aturan jaminan penawaran, pelaksanaan, serta uang muka, sedangkan swasta yang menjadi mitra pemerintah wajib mematuhi mekanisme digitalisasi, standar kontrak, serta ketentuan produk dalam negeri yang diprasyaratkan dalam ekosistem pengadaan pemerintah.
foto :Nasya
editor; FL
